Friday, April 20, 2018

Anggota Panwas Diasuransikan


Disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Panwas Kabupaten Demak atas kerjasamanya.(18/4/2018)
http://radarsemarang.com/2018/04/19/anggota-panwas-diasuransikan/

Thursday, March 1, 2018

PANWAS GELAR RAKOR PENERTIBAN APK (ALAT PERAGA KAMPANYE)

Demak- Panwas Pemilihan Kabupaten Demak hari ini (1/3/2018) melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait untuk pelaksanaan penertiban APK yang melanggar regulasi. Peserta yang hadir yaitu dari KPU Kab. Demak, perwakilan dari partai politik, Kabag Ops Polres Demak, Pasi Ops Kodim 0716 Demak, Satpol PP, serta dinas perijinan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, pasangan calon diberikan kesempatan untuk memperkenalkan visi dan misi dengan fasilitasi KPU, tetapi yang terjadi baliho ataupun spanduk yang memuat gambar pasangan calon yang saat ini sudah terpasang di berbagai titik bukanlah fasilitas dari KPU sehingga harus ditertibkan.
Ketua Panwas Khoirul Saleh menyampaikan bahwa APK yang saat ini banyak terpasang diberbagai titik di Kabupaten Demak jelas melanggar ketentuan yang ada karena fasilitasi oleh KPU Provinsi masih dalam proses pembuatan. “semua APK yang saat ini sudah terpasang jelas melanggar regulasi PKPU 4 tahun 2017”demikian ia sampaikan dihadapan peserta rakor.
Sementara anggota KPU Demak yang membidangi kampanye menyampaikan bahwa desain APK masih dalam proses pembuatan karena baru disetujui dua hari yang lalu oleh masing-masing tim kampanye provinsi. “baru hari selasa kemarin (27/2) tim kampanye provinsi sepakat dengan KPU Provinsi terkait desain APK yang akan dicetak oleh KPU Provinsi, sehingga kami juga belum bisa memastikan kapan akan memberikan APK ini kepada tim kampanye untuk dipasang” ujarnya.
“terkait dengan draft tempat larangan pemasangan APK, kemarin sudah ditandatangani oleh bupati dengan nomor SK Bupati Demak 273/58/2018”tambahnya
Sementara Kabag Ops Sutomo mengeluhkan kurangnya koordinasi tim kampanye dengan pihak kepolisian terkait kehadiran pasangan calon yang melaksanakan kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Demak. “kami berharap tim kampanye bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika ada calonnya yang akan melakukan giat kampanye di Demak, karena kami juga bertanggung jawab terhadap keamanan calon tersebut. Setidaknya kami bisa menyiapkan personil untuk mengawal sang calon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan” tegasnya pada kesempatan itu
Perwakilan Partai Gerindra menyampaikan apresiasi terhadap Panwas karena memberikan kesempatan kepada partai untuk menurunkan sendiri APK yang sudah terpasang. “jadi perlu kami beritahukan bahwa APK dari paslon said-ida memang kami yang memasang, kami memasang itu dalam rangka harlah Partai Gerindra yang kami peringati bulan Februari kemarin, kami menyampaikan terima kasih kepada Panwas karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menurunkan sendiri APK yang telah kami pasang, dengan adanya peringatan dari Panwas ini kami akan menurunkan sendiri APK yang sudah kami pasang, dan terkait tim kampanye kami memang belum dapat SK dari provinsi” katanya.
Perwakilan dari PPP juga menyampaikan bahwa tim kampanye tingkat kabupaten belum ada, karena masih menunggu SK dari provinsi. Sedangkan wakil dari PDI Perjuangan tidak hadir pada kesempatan itu.

Rencana kegiatan penertiban APK akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret sekitar tanggal 5 atau 7 Maret 2018, Satpol PP selaku leading sector dalam kegiatan ini menyatakan siap untuk melaksanakan penertiban terebut. (UN)

Monday, February 26, 2018

Panwas Kabupaten Demak Menerima Kunjungan Kasatpol PP

Demak- Hari ini Panwas Kabupaten Demak menerima kunjungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs. Bambang Saptoro bersama staf bagian penegakan perda Lilik Handoyo SIP. Dalam kunjungannya tersebut satpol berharap semakin terjalinnya komunikasi intensif dalam rangka pengawasan kampanye yang saat ini sudah masuk tahapan kampanye. Satpol berharap adanya pertukaran informasi terkait kegiatan pasangan calon gubernur yang akan melaksanakan kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Demak.
"Kami berkunjung ke Panwas selain bersilaturahmi juga untuk meningkatkan komunikasi diantara kita, agar kedepannya ada pertukaran informasi khususnya soal pengawasan kampanye calon gubernur ini" ujarnya dihadapan komisioner Panwas.
"Kami sebagai ASN yang bertugas melaksanakan perda juga mempunyai kewajiban untuk membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sebagaimana termaksud dalam perda nomor 6 tahun 2005" imbuhnya.

Sementara itu Ketua Panwas Kabupaten Demak Khoirul Saleh, S.Sos., MH didampingi oleh anggota Ulin Nuha, SH., MH dan Lispiatun, SPd menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kepala Satpol PP tersebut. "kami mengapresiasi kunjungan Pak Bambang selaku Kepala Satpol, sekaligus kunjungan ini memang kami harapkan bisa menyolidkan komunikasi diantara panwas dengan satpol, terlebih kita (panwas dan satpol) juga akan bekerja sama dalam penertiban APK yang tidak difasilitasi oleh KPU sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye". ujarnya pada kesempatan tersebut. (UN)

FOTO BERSAMA SETELAH RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018



Thursday, January 25, 2018

KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018


"kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018" Sejarah Pemilihan Gubernur sebelum tahun 2015, Gubernur dipilih oleh DPRD (termasuk Provinsi Jawa Tengah). Sejak berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimulailah era baru pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tahun 2008 Provinsi Jawa Tengah untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimenangkan oleh Bibit waluyo dan Wakil Gubernur Rustriningsih. Kegiatan tunggal terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Negara. Menyatu dalam sistem demokrasi, terdiri atas kebasan berbicara, berkumpul, pers dan kritik kepada petahana tanpa takut balas dendam.

"Dalam kesempatan tersebut Panwas kabupaten Demak mengajak dan Mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan gubernur serta mengajak masyarakat ikut berpatisipasi dalam Pilgub nanti, dan mengajak pemilih pemula untuk ikut mensukseskan Pemilu dengan menjadi pemilih yang cerdas dan menjadi agen of change."

Panwas juga menegaskan tentang Netralitas ASN/PNS Dasar Hukum UU NO. 5/2014, UU NO. 10/2016, PP NO. 53/2010, PP NO. 42/2004, SE KASN NO.B-2900/KASN/11/2017, Surat MENPAN -RB NOMOR B/71/M.SM.00.00/2017 TGL 27 DESEMBER 2017 tentang pelaksanaan Netralitas ASN.(Rabu, 24 Januari 2018)