Saturday, October 10, 2015

Rakor Pengawasan DPT, Panwascam kedatangan Komisioner Bawaslu Jateng




Demak- Bawaslu Jawa Tengah Sabtu (10/10) melakukan kunjungan supervisi ke Panwas Kabupaten Demak berbarengan dengan kegiatan rapat koordinasi pengawasan DPT dan kampanye dengan Panwascam se Kabupaten Demak. Dalam kunjungannya ke Panwaskab Demak, komisioner Bawaslu Provinsi Teguh Purnomo, SH., MHum didampingi oleh Kasubag TP3 Bawaslu Jawa Tengah Rr. Istilah Wulandari, SH.
Pada kesempatan itu komisioner yang mengkoordinir divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga menyempatkan diri untuk memberikan wejangan dan motivasi kepada panwascam yang diundang dalam rapat tersebut.

Saturday, October 3, 2015

Penetapan DPT Demak Alot



Demak- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menetapkan daftar pemilih tetap dalam pilkada pada Jumat (2/9) berjalan alot, penyebabnya Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Demak masih menemukan kesemrawutan daftar pemilih.
“Di Kecamatan Mranggen masih ada sekitar 353 dugaan permasalahan terkait daftar pemilih,” kata Ketua Panwaskab khoirul Saleh di Waroengkoe jalan lingkar Demak sesaat sebelum ditetapkan oleh KPU.
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada di Kabupaten Demak dilakukan hari ini, 2 Oktober 2015. Namun, kata Khoirul, daftar pemilih hingga kini masih dibayangi dengan permasalahan. Dari jumlah 353 permasalahan di Kecamatan Mranggen, terdiri dari pemilih yang sudah memenuhi syarat namun  tidak masuk dalam daftar pemilih yang akan ditetapkan.
Pada kesempatan itu Panwas juga menyoroti masih ditemukannya PPK yang tidak cermat dalam membuat tanggal penetapan rapat pleno, “kami masih menemukan di Wedung PPK membuat tanggal lampiran berita acara rapat pleno pada 30 Oktober, sementara 30 Oktober itu masih satu bulan lagi, sehingga ini juga harus dilakukan koreksi agar ke depannya PPK lebih teliti”. Ujarnya pada kesempatan itu.

Saturday, September 19, 2015

Pemasangan APK Kontradiktif : SK Bupati dan SK KPU Berbeda

DEMAK-Aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Demak menimbulkan perbedaan tafsir. Dua aturan pemasangan APK yang masing-masing diterbitkan Bupati maupun KPU Demak ternyata kontradiktif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata Bupati telah mengeluarkan keputusan No 273/495 tahun 2015 tentang tempat kampanye dan tempat pemasangan APK dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati. Keputusan bupati ini menyebutkan tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai pemasangan alat peraga kampanye pilkada beberapa diantaranya adalah gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk balai desa.
Jika APK akan dipasang pada tempat tersebut minimal berjarak 10 meter dari tempat-tempat larangan kampanye dan tidak terkecuali balai desa. Sebaliknya, KPU Demak mengeluarkan keputusan No 40/Kpts/KPU-Kaab-012.329254/2015 yang menyebutkan pemasangan APK jenis umbul-umbul dapat dilakukan di sekitar balai desa bahkan di depan balai desa tanpa disebutkan ketentuan jarak minimal dari tempat tersebut.
Sedikitnya ada 20 desa yang disebutkan dalam keputusan tersebut yang diperbolehkan dipasangi APK hanya dengan keterangan di depan maupun sekitar balai desa. Sejumlah balai desa yang didatangi seperti di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, Desa Batursari Kecamatan Mranggen dan Desa Karangmlati Kecamatan Demak ditemukan APK dipasang tepat di pintu pagar bahkan ada yang ditempel di gedung kompleks balai desa.
Pj Kades Karangmlati Agus M Kartono mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kejelasan aturan soal pemasangan APK. Bila memang pemasangan APK di balai desa dinyatakan menyalahi aturan maka dirinya akan mengkoordinasikan hal itu kepada PPS.
“Saya tidak tahu kalau APK dilarang dipasang di balai desa. Nanti akan saya sampaikan kepada PPS selaku pihak yang memasang APK”, katanya.
Tidak dilibatkan
Sementara itu, Komisioner Panwas Demak Ulin Nuha dan Mat Zudi mengatakan baru kemarin menerima salinan keputusan KPU Demak No 40/Kpts/KPU-Kaab-012.329254/2015, Panwas sendiri, imbuhnya, tidak dilibatkan dalam penyusunan zona-zona pemasangan APK di 14 kecamatan.
Pemasangan APK di kompleks balai desa, menurut Ulin, tentu bertentangan dengan keputusan bupati. Sebab balai desa merupakan fasilitas pemerintahan. Pihaknya akan mengkaji temuan tersebut dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU setempat untuk menindaklanjutinya.
Terpisah, Ketua KPU Demak, Mahmudi menyatakan, pemasangan APK bilamana tertulis di depah balai desa bukan berarti di kompleks balai desa. Menyikapi temuan pemasangan APK yang dipasang oleh PPS di kompleks balai desa, pihaknya akan memerintahkan untuk dipindah ke lokasi yang bukan larangan.
“Kami terima kasih atas temuan-temuan yang dilaporkan terkait pemasangan APK pada daerah-daerah larangan. Sesegera mungkin, kami akan memindahkan APK ynng dipasang menyalahi aturan tersebut”, tukasnya.(SM, 18/9/2015)

622 Orang Meninggal Masuk DPS

DEMAK-Pemutakhiran data dan daftar pemilih telah memasuki tahapan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS). Meski begitu, masih ditemukan 622 orang yang sudah meninggal dunia tercantum dalam DPS.
Komisioner Panwas Demak, Mat Zudi mengatakan, hasil pencocokkan dan penelitian salinan DPS berdasarkan pengawasan PPL didapati 1.601 orang yang tercantum dalam DPS ternyata tidak memenuhi syarat (IMS). Kriteria TMS terbagi dalam delapan kelompok. Pertama pemilih yang telah memenuhi syarat, namun belum terdaftar sebanyak 244 orang. Kedua kesalahan data pemilih meliputi penulisan nama, alamat maupun tanggal lahir sebanyak 190 orang.
Ketiga pemilih tercatat lebih dari satu kali ada 479 orang. Keempat pemilih yang telah meninggal dunia tapi masih ter catat pada DPS sebanyak 622 orang. Kelima pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain sebanyak 414 orang.
Keenam pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TM atau Polri sebanyak delapan orang. Ketujuh pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin pada tanggal serta hari pemungutan suara ada satu orang. Kedelapan pemilih yang fiktif sebanyak 77 orang.
“Pemilih fiktif ini pengertiannya nama beserta alamat terdaftar di DPS. Tapi setelah diverifikasi orang dengan nama di alamat tersebut tidak ada”, jelasnya didampingi Komisioner Panwas lainnya Ulin Nuha, kemarin.
Jumlah DPS yang dilakukan verifikasi oleh PPL ini secara acak di 700 TPS dari 1.757 TPS. Dari jumlah itu, Pemilih yang TMS terbanyak ditemukan di TPS Kecamatan Gajah sebanyak 760 orang.
Lalu disusul Kecamatan Guntur sebanyak 172 orang dan Kecamatan Wonosalam sebanyak 162 orang. Menyikapi hal itu, Panwas akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar melakukan perbaikan terhadap pemilih TMS.
“Rekomendasi akan kami sampaikan pada masa perbaikan DPS mulai tanggal 20 sampai 25 September. Saat ini sampai tanggal 19 September masih dalam tahapan tanggapan masyarakat terhadap DPS yang diumumkan oleh KPU”, imbuhnya.(SM, 18/9/2015)

Friday, September 11, 2015

Sosialisasi Pengawasan, Panwas Demak Gelar Rakor Stakeholder



Demak- Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak (Panwas Kab. Demak) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015 Dengan Stakeholder, di Kompleks Bina Praja Kabupaten Demak, Kamis (10/9). Rapat koordinasi yang diselenggarakan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk mengawal pilkada yang bersih, berintegritas dan damai. Serta bisa menjadi alat untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran dan mencegah potensi pelanggaran pada pilkada serentak 2015.
“Tujuan rakor ini adalah sebagai alat deteksi dini mencegah pelanggaran sehingga kita bersama berupaya mencegah potensi konflik dan praktik pragmatis atau politik transaksional dalam pilkada. Diharapkan juga dapat mencegah secara dini agar tidak ada penyelenggara pemilu yang melanggar pilkada,” kata Ketua Panwas Kab. Demak Khoirul Saleh, S.Sos., MH, saat membuka rakor di Bina Praja.