Panwas Demak Waspadai Lima Titik Rawan Pelanggaran pada Pilgub Jateng

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak, Jateng, terus bekerja keras mengantisipasi segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018.
         Ketua Panwas Demak, Khoirul Saleh, menuturkan, ada lima titik rawan terjadi pelanggaran pada gelaran Pilgub Jateng.
Dari hasil analisa dan catatan Panwas Demak, kelima titik rawan itu diantaranya, pada saat pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara.

Pengundian Nomor Urut Paslon, KPU Siapkan Andong

Demak- KPU Kabupaten Demak kemarin (20/8) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan kampanye yang mulai dilaksanakan pada 27 Agustus hingga 5 Desember 2015.

Pada kesempatan itu hadir wakil dari masing-masing pasangan calon, asisten satu Pemkab, Desk Pilkada, Kasat Intelkam Polres Demak, serta Panwas Kabupaten Demak. Hadir pula pada kesempatan itu, DKK, Satpol PP, Kesbangpolinmas, dan Dinas Perhubungan.  

KPU menyampaikan bahwa pasca penetapan pasangan calon, tim kampanye harus melaporkan akun resmi media social, baik itu facebook ataupun twitter.

“Kami meminta agar tim kampanye melaporkan akun media social baik facebook ataupun twitter setelah penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus”. Kata Mahmudi ketua KPU Kabupaten Demak.

Setiap pasangan calon diperbolehkan memiliki akun media social lebih dari satu, “prinsipnya akun media social harus dilaporkan ke KPU”, tegasnya dalam rakor tersebut.

Calon Perseorangan Ramaikan Pilbup Demak

Balon Perseorangan berdiskusi dengan KPU dan Panwas

Demak- Tahapan pemilihan bupati saat ini adalah penyerahan dukungan bakal calon perseorangan yang mulai dilaksanakan tanggal 11-15 Juni 2015. Grengsengnya pun sudah mulai terasa di Kabupaten Demak, hari ini salah satu bakal calon dari jalur perseorangan telah melakukan konsultasi ke KPU, adalah Sugiyanto (51) seorang PNS aktif yang bekerja di LAPAN Jakarta mencoba peruntungannya untuk bertarung memperebutkan kursi bupati Demak.

Saat konsultasi dengan KPU, dia menyatakan sudah mempersiapkan dukungan seperti yang dipersyaratkan oleh KPU Demak yaitu sebesar 71.464 KTP. Dukungan sebanyak itu harus tersebar minimal di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.

Ketua Panwaslu: Pejabat Tak Boleh Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden telah berjalan, semua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melakukan kampanye sebagai sarana untuk mencari simpati dan dukungan masyarakat. Semua upaya tentu akan dikerahkan oleh tim sukses pendukung pasangan calon presiden, termasuk pengunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini termasuk juga mobil dinas.

Terkait hal itu ketua Panwaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh mengingatkan agar pejabat negara berhati-hati saat kampanye. Fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kampanye.

"Semua penyelenggara negara, pejabat negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu presiden," kata Khoirul di Kantornya, Selasa (24/6/2014).

Panwaslu Temukan 4080 Daftar Pemilih Bermasalah

Pengawasan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) masih terus dilakukan oleh Panwaslu Demak sampai tanggal 6 September mendatang. Selama proses pengawasan terhadap DPSHP tersebut, Panwaslu menemukan 4080 pemilih bermasalah yang tersebar di 14 kecamatan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan panwascam ditemukan banyak data pemilih yang bermasalah, diantaranya 844 pemilih sudah meninggal, 24 pemilih dinyatakan sakit jiwa, dan pemilih tanpa NIK mencapai 982 orang, serta pindah alamat mencapai 1260 orang.